Ringkasan The Old Public Adminstration

The Old Public Administration pertama kali dikemukan oleh seorang Presiden AS dan juga merupakan Guru Besar Ilmu politik, Woodrow Wilson. Beliau menyatakan bidang administrasi itu sama dengan bidang bisnis. Maka dari itu munculah konsep ini, konsep Old Public Administration ini memiliki tujuan melaksanakan kebijaka dan memberikan pelayanan, dimana dalam pelaksanaannya ini dilakukan dengan netral, profesional, dan lurus mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan. Ada dua kunci dalam memahami OPA ini, pertama, adanya perbedaan yang jelas antara politik (policy) dengan administrasi. Kedua, perhatian untuk membuat struktur dan startegi pengelolaannya hak organisasi publik diberikan kepada manajernya (pemimpin), agar tugas-tugas dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Perkembangan di dalam OPA ini, antara lain :

1. Herbert Simon, Administrative Behavior. Dimana dengan munculnya konsep rasional model.

Mainstream dalam OPA ini muncul dari ide-ide inti yang ada, diantaranya :

1. Pemerintah memberikan perhatian langsung dalam pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang.
2. Kebijakan publik dan administrasi saling berkaitan dengan merancang serta melaksanakan kebijakan untuk tujuan politik.
3. Administrasi publik hanya berperan kecil dalam pembuatan kebijakan dibandingkan dalam pengimplementasian kebijakan publik.
4. Para administrator berupaya memberikan pelayanan yang bertanggung jawab.
5. Para administrator bertanggung jawab kepada pemimpin politik yang dipilih secara demokratis.
6. Program kegiatan di administrasikan dengan baik dan dikontrol oleh para pejabat publik yang memiliki hierarki dalam organisasi.
7. Nilai utama dari administrasi publik adalah efiiensi dan rasionalitas.
8. Administrasi publik dilakukan secara efisien dan tertutup.
9. Peran administrasi publik dirumuskan secara luas seperti POSDCRB.

 

Sumber Buku:

Thoha, Miftah. 2010.“Ilmu Adminstrasi Publik Kontemporer”. Jakarta:Kencana.

Nilai yang Terkandung dalam Visi dan Misi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sebuah organisasi dikatakan berhasil jika, didalam organisasi tersebut semua orang yang terlibat memiliki visi dan misi yang sama. Kerena jika visi dan misi yang dijalankan oleh setiap anggota berbeda-beda maka organisasi yang dijalankan tidak akan berkembang. Justru mengalami kemunduran yang berujung pada kehancuran. Oleh karena itu semua anggota pada organisasi harus memiliki visi dan misi yang sama. Jika sudah sama maka apa yang telah diharapkan akan terjadi dan mudah untuk menggembangkan organisasi tersebut menjadi baik, sukses, dan tercapai tujuan yang diharapkan. Menurut Mike Myat, 1998 :

“Values should underpin Vision, which dictates Mission, which determines Strategy, which surfaces Goals that frame Objectives, which in turn drives the Tactics that tell an organization what Resources, Infrastructure and Processes are needed to support a certainty of execution.”[1]

Nilai itu harus menyokong Visi, yang menentukan Misi dan  menetapkan Strategi, yang kemudian muncul “goal ( tujuan akhir )“ membingkai sasaran-sasaran (objectives), dimana gilirannya menjalankan suatu taktik-taktik suatu organisasi yang menjelaskan tentang pentingnya sumberdaya, infrastruktur dan proses untuk mendukung kepastian eksekusi. Jadi, dapat ditarik kesimpulan jika visi dan misi saling berkaitan satu dengan yang lain. Visi adalah gambaran luas atau jauh kedepan, sedangkan misi adalah fokus kepada hasil jangka pendek dan masa kini.

Tentunya visi dan misi yang dibuat dalam sebuah organisasi haruslah relefan, terkini, dan nyata. Dengan begitu, organisasi akan dapat bergerak secara riil sesuai dengan kondisi yang terjadi di masa sekarang. Organisasi yang baik harus memiliki visi dan misi yang sama, jika berbeda nantinya anggota organisasi akan memiliki pandangan yang berbeda pula sehingga untuk mencapai tujuan yang diinginkan organisasi sulit dicapai.

Saya akan coba menelaah dan memberikan pendapat serta pandangan mengenai visi dan misi organisasi publik atau instansi pemerintah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Disini saya melihat kementerian ini memiliki visi dan misi dari sebuah instansi pemerintahan, dimana diharapkan visi dan misi ini dapat merefleksikan sebuah instansi pemerintah yang memiliki tujuan umum untuk lebih mengembangkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia dan mendayagunakan penduduk sekitar Daerah Tujuan Wisata (DTW) agar dapat meningkatkan perekonomiannya. [2]

Sistem Manajemen Konten atau CMS (Content Management System)

   Sistem manajemen konten (Inggris: content management System, disingkat CMS), adalah perangkat lunak yang memungkinkan seseorang untuk menambahkan dan/atau memanipulasi (mengubah) isi dari suatu situs Web. Umumnya, sebuah CMS (Content Management System) terdiri dari dua elemen:

1. aplikasi manajemen isi (Content Management Application, [CMA])
2. aplikasi pengiriman isi (content delivery application [CDA]).

  Elemen CMA memperbolehkan si manajer isi -yang mungkin tidak memiliki pengetahuan mengenai HTML (HyperText Markup Language)-, untuk memenej pembuatan, modifikasi, dan penghapusan isi dari suatu situs Web tanpa perlu memiliki keahlian sebagai seorang Webmaster. Elemen CDA menggunakan dan menghimpun informasi-informasi yang sebelumnya telah ditambah, dikurangi atau diubah oleh si empunya situs web untuk meng-update atau memperbaharui situs Web tersebut. Kemampuan atau fitur dari sebuah sistem CMS berbeda-beda, walaupun begitu, kebanyakan dari software ini memiliki fitur publikasi berbasis Web, manajemen format, kontrol revisi, pembuatan index, pencarian, dan pengarsipan.

BIROKRASI : PANDANGAN YANG LEBIH MENDALAM

Perspektif klasik mengenai birokrasi diajukan oleh ahli sosiologi Jerman, Max Weber. Ia mencoba melukiskan sebuah organisasi yang ideal, organisasi yang secara murni rasional dan yang akan memberikan efisiensi operasi yang maksimum. Di bawah ini merupakan esensi dari birokrasi Weber atau disebut juga organisasi yang ideal. Tetapi harus diingat bahwa model birokrasi Weber lebih merupakan gambaran yang hipotesis ketimbang yang sebenarnya tentang bagaimana kebanyakan organisasi itu distruktur :

• Pembagian kerja
• Hierarki kewenangan yang jelas
• Formalisasi yang tinggi
• Bersifat tidak pribadi (impersonal)
• Pengambilan keputusan mengenai penempatan pegawai yang didasarkan atas kemampuan
• Jejak karier bagi para pegawai
• Kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dari kehidupan pribadi

Karakteristik-karakteristik tersebut menggambarkan “ideal type” dari Weber mengenai organisasi yang rasional dan efisien. Tujuannya jelas dan eksplisit, posisi diatur dalam suatu hierarki berbentuk piramida, dengan wewenang yang semakin meningkat waktu bergerak ke atas dalam organisasi. Kewenangan terletak pada posisi, bukan pada orang-orang yang menduduki posisi tersebut.